TIMES MAGELANG, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa keputusan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kericuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Jika keputusan itu beliau ambil, maka sebagai pembantu beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen untuk mengungkap semua fakta yang terjadi,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara, Kamis (11/9/2025), masyarakat sipil mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen guna mengungkap insiden yang menewaskan 10 orang di berbagai daerah.

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang mewakili GNB, menyebut Presiden Prabowo menyetujui usulan tersebut. Namun, hingga Jumat siang, Yusril mengaku belum menerima arahan resmi dari Presiden.

Kendati begitu, dirinya tak menampik dalam diskusi itu, Presiden Prabowo menyatakan mempertimbangkan dan menganggap ide pembentukan tim investigasi sebagai ide yang baik.

Aparat Lanjutkan Proses Hukum

Selain mempertimbangkan TGPF, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku kericuhan. Dari ribuan demonstran yang diamankan, puluhan orang ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan perusakan, penjarahan, pencurian, hingga penghasutan.

"Dari pengecekan dan turun lapangan ke Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar, saya dapat memastikan bahwa sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu," tutur Yusril.

Sebelumnya, Presiden Prabowo disebut menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil termasuk dari GNB untuk membentuk komisi investigasi independen yang menyelidiki rangkaian kerusuhan pada akhir Agustus 2025 di Jakarta dan daerah lainnya.

Prahara Agustus dan Tuntutan Investigasi Independen

Kericuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025, yang oleh GNB disebut “Prahara Agustus”, diwarnai pembakaran, penjarahan, hingga jatuhnya korban jiwa. Salah satunya adalah Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob.

Lukman Hakim Saifuddin menegaskan investigasi independen sangat penting untuk menjaga hak demokratis warga.

"Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," kata Lukman Hakim yang mewakili GNB di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.

Lukman lanjut menjelaskan investigasi yang dilakukan secara independen itu perlu dilakukan karena jangan sampai unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat sipil termasuk aktivis, mahasiswa dan pelajar itu difitnah sebagai penyebab kerusuhan.

Lukman menilai unjuk rasa menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). (*)