TIMES MAGELANG, JAKARTA – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, dijadwalkan untuk menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA) antara kedua negara pada hari Kamis, (28/8/2024) di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Acara penandatanganan ini akan dimulai pukul 11.15 WIB dan disaksikan oleh pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri dan TNI dari kedua negara.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, menjelaskan bahwa penandatanganan DCA ini merupakan hasil dari kerja sama pertahanan yang telah terjalin selama hampir 60 tahun sejak 1967.

DCA ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi kedua negara dalam menghadapi ancaman keamanan di kawasan Asia-Pasifik. “Dua pihak yakin DCA ini dapat secara signifikan membantu mengantisipasi ancaman keamanan di masa mendatang di kawasan Asia-Pasifik melalui kerja sama pertahanan yang kolaboratif,” kata Brigjen Edwin.

Brigjen Edwin menambahkan bahwa perjanjian ini bukan hanya meningkatkan kerja sama, tetapi juga memberikan dasar hukum yang mengikat. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan dan pelatihan militer. Contohnya adalah pengiriman taruna TNI untuk studi di Australian Defence Forces Academy (ADFA) dan The Royal Military College di Duntroon, serta rencana pembentukan misi perdamaian gabungan di bawah naungan PBB.

Selain itu, terdapat juga rencana untuk meningkatkan intensitas latihan bersama antar matra dan gabungan antara kedua negara. Perundingan mengenai DCA ini telah berlangsung di Jakarta dan Canberra secara bergantian sejak Mei 2023, dan resmi selesai pada 20 Agustus 2024.

Pengumuman resmi mengenai perjanjian ini dilakukan oleh Menhan Prabowo bersama Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Australian Parliament House, Canberra.

PM Albanese menyatakan bahwa perjanjian ini akan memperkuat kerja sama pertahanan melalui dialog yang lebih intensif, interoperabilitas yang lebih baik, dan praktik-praktik lapangan yang ditingkatkan. Ia menekankan bahwa DCA ini akan menjadi acuan penting bagi kedua negara serta berkontribusi pada stabilitas kawasan Asia-Pasifik. (*)